Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai berubahnya haluan Partai Demokrat dari menentang kepala daerah dipilih DPRD menjadi mendukung merupakan bentuk kompromi politik.
Dia menduga Partai Demokrat enggan untuk melawan arus terhadap koalisi pendukung pemerintah yang mayoritas juga mendukung agar kepala daerah dipilih DPRD.
Diketahui, ada lima partai pendukung pemerintah yang mendukung mekanisme tersebut yakni Partai Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan NasDem.
"Sepertinya Demokrat tak mau melawan arus partai koalitas yang mayoritas setuju Pilkada lewat DPRD," katanya kepada Tribunnews.com, Rabu (7/1/2026).
Adi juga menganggap Demokrat tidak ingin merusak soliditas koalisi dengan berbeda pandangan soal mekanisme Pilkada.
"Sepertinya Demokrat ingin menjadi soliditas suara partai koalisi yang mayoritas setuju pilkada lewat DPRD," ujarnya.
Ketika ditanya terkait perbedaan sikap Demokrat sebelumnya dan sekarang terkait mekanisme pilkada, Adi berpandangan bahwa partai berlambang mercy itu kini dalam posisi berbeda dibanding dulu.
Di mana, ketika menolak kepala daerah dipilih DPRD pada tahun 2014, Demokrat masih berposisi sebagai partai penguasa.
Padahal, saat itu, Demokrat juga berkoalisi dengan partai pendukung pilkada dipilih via DPRD yakni Gerindra, Golkar, PKS, PAN, dan PPP.
Adapun kelima partai itu merupakan pendukung pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dalam Pilpres 2014.
Adi menilai posisi tersebut kini tidak dimiliki oleh Partai Demokrat sehingga menurutnya, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu harus berkompromi secara politik.
"Beda Demokrat dulu, beda Demokrat sekarang. Dulu berani lawan arus karena posisinya sebagai partai penguasa."
"Kini Demokrat tak lagi berkuasa dan harus berkompromi dengan karena mayoritas Koalisi Merah Putih (koalisi pemerintah) mendukung Pilkada oleh DPRD," katanya.
Dia menegaskan perubahan sikap Demokrat ini menandakan bahwa situasi politik di Indonesia mudah berubah.
Padahal, menurutnya, Demokrat memiliki rekam jejak heroik soal penolakan kepala daerah dipilih via DPRD. (trb)
0Komentar